PANGKALPINANG – Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ahmad Subhan Hafiz menegaskan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh 2.000 warga dan nelayan Desa Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, bukan hanya mempersoalkan tentang ekonomi semata.
“Bukan hanya nelayan Desa Beriga, banyak nelayan desa lainnya dari Bangka Tengah dan Bangka Selatan yang beraktifitas di laut Beriga karena laut Beriga ini adalah laut masyarakat adat, yang terbukti setiap tahun mereka nelayan dan warga melakukan taber laut,” kata Hafiz kepada Wartawan, usai melakukan aksi unjuk rasa, di halaman Perkantoran Gubernur Bangka Belitung, Senin (28/08/24) sore.
Ia mengatakan, laut beriga yang dikenal sebagai laut masyarakat adat artinya artinya penolakan adanya aktifitas pertambangan di laut ini bukan hanya dalam konteks ekonomi saja, tapi ada nilai-nilai identitas dan pengetahuan serta warisan kebudayaan Bangka Belitung.
Selain itu, sejak adanya aktifitas pertambangan di laut Beriga, dalam dua tahun saja laut Beriga kehilangan 64.000 ekosistem terumbu karang dan dengan semakin meluasnya penetrasi pertambangan ini akan menambah beban ekologi di Bangka Belitung sehingga akan semakin sulit kerja pemerintah memitigasi bencana seperti krisis iklim yang sedang melanda dunia saat ini.
“Laut beriga ini sumber-sumber kehidupan warga khususnya nelayan di Desa itu. Jadi ketika dimasukkan oleh aktifitas pertambangan, laut ini semakin terdegradasi dan ini yang ditolak oleh warga,” ujarnya.
Oleh karena itu, Walhi Bangka Belitung mewakili semua warga Bangka Belitung umumnya dan warga Desa Beriga khususnya ikut melakukan aksi damai di PT Timah Tbk dan Kantor Gubernur Bangka Belitung.
“Hari ini masyarakat sangat kecewa karena jajaran Direksi PT Timah mengabaikan aksi warga. Padahal selama ini masyarakat komit menolak tambang dan harusnya PT Timah memikirkan dan melihat itu sebagai komponen penting dalam menetapkan kebijakan pertambangan,” ujarnya.
Karena kecewa dengan sikap dari jajaran direksi PT Timah Tbk, ribuan warga dan nelayan Desa beriga melakukan unjuk rasa juga di pintu utama kantor Gubernur Bangka Belitung untuk menuntut PT Timah agar stop beraktifitas di perairan laut beriga dan meminta Kementrian ESDM RI mencabut izin usaha penambangan PT Timah di laut tersebut karena memang tidak sesuai keinginan masyarakat Bangka Belitung.
“Sesuai kehendak warga, kita akan bermalam di kantor Gubernur ini untuk menunggu bertemu Pak Pj Gubernur. Jika sudah bertemu beliau kita akan minta Pak Pj Gubernur menetapkan nota kesepahaman antar masyarakat dengan Pj Gubernur yang disaksikan juga oleh perwakilan Pimpinan DPRD Babel,” ujarnya.
Nota kesepahaman yang akan di ajukan ratusan warga dan nelayan yakni, menuntut PT Timah Tbk dan menolak semua aktifitas pertambangan di laut beriga, mencabut izin usaha penambangan PT Timah dan meminta kementrian ESDM RI menetapkan pola ruang laut di beriga menjadi zero tambang. (***)
