JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melalui Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum, meminta kepada jajaran Humas Polda Babel untuk mengevaluasi dasar dan penggunaan label hoaks terhadap 6 media siber, Rabu (18/11/26) siang.
Keenam media daring yang dilabeli kalimat “HOAKS” dan “TIDAK TERVERIFIKASI” oleh Humas Polda Babel di antaranya, Bangkaindependent.com, Papinkapost.id, Babelterkini.com, Babelfaktual.com, Bangkaekspres.com dan Sekilasindonesianews.com.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima pengaduan dan konsultasi hukum dari pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor PWI Pusat, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Anrico didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Jimmy Endey. Sementara rombongan PWI Babel dipimpin Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim, bersama Wakil Bendahara Wiwi Andriani, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mad Doni, Ketua SIWO Nastazia Elvitasari, Ketua PWI Pokja Pangkalpinang Robi Yansah, serta anggota Seksi Media Siber, Multimedia, dan Fotografi Eka Firmansyah.
Anrico meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan polemik pelabelan hoaks terhadap enam media tersebut.
“Kami meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Jangan sampai perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers,” ujar Anrico.
Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim, menyampaikan bahwa pelabelan hoaks terhadap pemberitaan enam media tersebut merugikan wartawan dan perusahaan pers yang bersangkutan.
Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi merusak kredibilitas media di mata masyarakat serta menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers apabila tidak diselesaikan.
“Pelabelan hoaks terhadap pemberitaan media sangat merugikan jurnalis dan perusahaan pers yang bersangkutan. Apabila tindakan seperti ini dibiarkan, kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers, karena setiap pemberitaan yang tidak sejalan dengan pandangan pihak tertentu dapat dengan mudah diberi cap hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers,” kata Fakhruddin.
Berawal dari Pemberitaan Dugaan Kekerasan di Polsek Sungailiat
Polemik tersebut bermula dari pemberitaan sejumlah media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan PWI Babel, pemberitaan tersebut berawal dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham yang mengaku mengalami kekerasan saat mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam.
Wartawan yang melakukan peliputan juga disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.
Namun, pihak kepolisian membantah dugaan pemukulan tersebut. Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, memberikan klarifikasi yang kemudian dimuat sejumlah media dengan judul “Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat.”
Selanjutnya, Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media melalui akun media sosial resminya dengan membubuhkan stempel bertuliskan “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.
PWI Babel kemudian melayangkan Surat Keberatan Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.
Polda Babel Sebut Pelabelan Hoaks sebagai Diskresi Kepolisian
Menanggapi keberatan tersebut, Humas Polda Babel melalui jawaban tertulis menjelaskan bahwa pelabelan hoaks dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.
Polda Babel menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi internal, enam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.
Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, juga menyatakan bahwa pemberian label tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, media maupun organisasi profesi pers.
Melalui penjelasan resminya, Polda Babel turut menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Anrico: Produk Jurnalistik yang Memenuhi Kode Etik Harus Dilindungi
Anrico Pasaribu menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurutnya, produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses profesional, berdasarkan fakta akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik harus memperoleh perlindungan hukum.
Anrico menjelaskan bahwa kepolisian memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau membantah pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta. Sementara itu, penilaian terhadap kepatuhan karya jurnalistik pada Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
“Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi. Apabila masih terdapat perselisihan mengenai produk jurnalistik, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers,” katanya.
PWI Pusat Dalami Dokumen Pengaduan
Dalam pertemuan tersebut, pengurus PWI Babel menyerahkan sejumlah dokumen terkait pelabelan hoaks, termasuk kronologi pemberitaan, surat keberatan kepada Kapolda, jawaban Humas Polda Babel, serta tautan pemberitaan yang memuat klarifikasi kepolisian.
Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat akan menelaah dokumen dan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.
PWI Pusat juga menyampaikan pentingnya komunikasi konstruktif antara PWI Babel dan Polda Kepulauan Bangka Belitung agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
Di sisi lain, PWI Pusat mengingatkan bahwa setiap wartawan wajib bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
Anrico berharap penyelesaian persoalan tersebut mengedepankan penghormatan terhadap hukum, profesionalisme kepolisian, dan kemerdekaan pers.
“Kepolisian dan pers memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melayani kepentingan masyarakat. Hubungan yang baik harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, profesionalisme, dan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Anrico. (red)
















